Sinergi APIP dan APH Untuk Membangun Pertanian Maju, Mandiri, Dan Modern Di Kalimantan Barat

PanganNews.id Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) di Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam sukseskan program jaga pangan. Melalui kegiatan Rakorwas ini, diharapkan pengawasan pada tiap kegiatan sektor pertanian terus dilakukan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Dr. Jan S. Maringka dalam arahannya mengatakan, kegiatan pembangunan pertanian harus dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum. “Itulah pentingnya koordinasi. Jaga pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai target-targetnya dan ini harus kita lakukan bersama,” ujar Jan S. Maringka pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (27/07).

Jan S. Maringka mengatakan pemahaman dalam menjaga pangan harus dimiliki oleh semua pihak guna mewujudkan ketahanan pangan, bukan hanya ketersediaan saja, namun juga bagaimana keamanan, stabilitas, dan pemanfaatannya.

Selain itu, Jan S. Maringka mengajak APH dan aparatur pengawasan intern pemerintah secara Bersama-sama membentuk komitmen untuk jaga pangan, sehingga ke depan kontribusi sektor pertanian dapat terus meningkat.

“Inilah bentuk satu hati. Keberpihakan dari Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan kolaborasi juga dibutuhkan. Itjen tidak datang untuk mencari masalah, tapi harus memberikan solusi. Dari Kalbar merajut hati untuk negeri, Jaga Pangan, Jaga Masa Depan,” ucapnya.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pontianak ini dipimpin langsung Irjen Jan Samuel Maringka yang dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalbar Brigjenpol Asep Safrudin, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar Dr. Masyhudi, S.H., M.H. Selain itu dihadiri pula oleh Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalbar, BPKP Perwakilan Kalbar, dan Kepala UPT lingkup Pertanian di Prov. Kalbar.