Pangannews.id, Bogor - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Distanhorbun) melakukan langkah-langkah penanganan dampak kekeringan pada sektor pertanian.
Langkah-langkah itu salah satunya melalui jaminan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi para petani padi yang mengalami gagal tumbuh atau gagal panen akibat bencana kekeringan.
Distanhorbun bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melakukan survey lapangan area persawahan yang akan menerima AUTP, salah satunya area sawah seluas 7,5 hektar yang dikelola Kelompok Tani (Poktan) Subur Tani, di Kecamatan Sukamakmur mengalami gagal tumbuh akibat kekeringan.
“Luas area sawah Poktan Subur Tani sebesar 26,65 hektar, dan ada 7,5 hektar yang terdampak kekeringan yang akan diberikan AUTP. Pemberian AUTP ini adalah bukti bahwa Pemkab Bogor hadir di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi para petani. Pemberian asuransi ini hanya salah satu upaya yang kami kerjakan,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Distanhorbun Kabupaten Bogor, Judi Rahmat, Rabu 27 September 2023.
Judi menuturkan, dari awal Distanhorbun sudah memprediksi kejadian El Nino ini. Sehingga AUTP meningkatkan nilainya. Dimana, tahun 2023 dinaikkan menjadi 150% atau 2,5 kali lebih besar dari tahun 2022 yang hanya untuk 10.000 hektare.
“Sejak pertama kali mendapatkan informasi dari BMKG bahwa tahun 2023 akan terjadi El Nino, antisipasi sudah mulai gencar kita lakukan, seperti memberikan sosialisasi kepada petani berkolaborasi dengan BMKG,” tutur Judi.
“Jadi, jika seandainya petani mengalami kegagalan panen atau si padinya gagal tumbuh sehingga tidak bisa menghasilkan produksi, mungkin ini salah satu solusi,” kata Judi.
Representative Office Manager PT. Jasa Indonesia (Jasindo), Ibnu Patria As Sidik mengungkapkan, AUTP adalah program dari pemerintah dimana petani diberi bantuan berupa asuransi. Program ini khusus untuk petani yang mempunyai lahan maksimal 2 hektar.
“Program ini cukup membantu para petani dimana nilai penggantian per satu hektarnya senilai Rp.6 juta oleh PT. Jasa Indonesia,” ungkap Ibnu.
Ia melanjutkan, persyaratannya mudah, petani hanya tinggal mendaftarkan lahannya, dengan melampirkan KTP dan mengisi formulir. Biaya pendaftaran asuransi tersebut senilai Rp 180 ribu per hektar ditanggung oleh pemerintah alias gratis, dengan rincian 80 persen atau Rp144 ribu dari Pemerintah Pusat, dan 20 persen atau Rp 36 ribu dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Hari ini kami melakukan survey lapangan terhadap lahan yang akan dicairkan asuransinya. Setelah itu tinggal pengisian dan pengumpulan data dari kelompok tani, kita masukan ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Setelah data tersebut dinyatakan lengkap, pencairan asuransi dipastikan tidak lebih dari satu bulan,” ujar Ibnu.
Reporter : Egi Abdul Mugni
Editor: R Muttaqien
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.