Kemendagri Minta Pemda Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Jika Alami Gangguan Pasokan Pangan 

PanganNews.id, Jakarta - Kementerian dalam negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana jika terdampak bencana pangan akibat pasokan stok pangan terganggu.

"Langkah ini penting agar pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menyalurkan berbagai bantuan pangan,” kata Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. 

Tomsi memaparkan bahwa pemda bisa meminta bantuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meminta penyediaan dan pemenuhan pangan jika sudah ditetapkan status darurat bencana. 

Diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir akibat tingginya curah hujan. Kedua daerah itu diimbau untuk mencontoh langkah Kabupaten Wajo yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat bencana ketika dilanda banjir.

Selain itu, dia menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas.

Dirinya berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan.

“Begitu (pompa) terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Di lain sisi, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Hal itu terutama terhadap komoditas yang pasokannya bergantung pada impor seperti bawang putih.

Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga para importir.

Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono.

Selain itu hadir pula narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya yang terhubung secara daring.

Mereka di antaranya perwakilan dari Kementan, Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Penulis: Egi Abdul Mugni 
Editor: R Muttaqien