Peternak Desak Pemerintah Atasi Ketergantungan Impor Sapi dalam Rencana Program Makan Bergizi Gratis

Pangannews.id - Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program makan bergizi gratis yang memerlukan pasokan daging sapi yang cukup. Namun, para peternak menyuarakan kekhawatiran bahwa ketergantungan pada impor tidak bisa bertahan lama. Mereka juga mengakui bahwa mengembangkan peternakan skala besar, mulai dari hulu hingga hilir (termasuk dalam hal pembibitan) merupakan tantangan yang sangat besar.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Purus Subendro mengkritik rencana pemerintah dengan menyatakan bahwa usaha pembibitan sapi di Indonesia memiliki risiko tinggi dan keuntungan yang rendah.

"Usaha pembibitan high risk low profit, risiko tinggi sekali, kegagalan bunting, biaya tinggi, periode yang lama baru menghasilkan, ini ngga menarik bagi pengusaha," ujar Nanang dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (11/9/2024).

Dia menambahkan, perbedaan geografis antara Indonesia dan negara seperti Australia membuat implementasi program ini di Indonesia lebih sulit.

"Secara geografis, Australia masih luas, rela tanahnya 1 hektare untuk 3 ekor sapi. Di Indonesia, pertanyaannya adalah apakah kita mau merelakan 1 hektare untuk 3 ekor? Tentu saja tidak ada, sehingga cost produksi di Australia lebih murah karena mengandalkan alam, sementara di Indonesia semua ada unsur biaya," jelas Nanang.

Dalam konteks ini, pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo diharapkan dapat mengimplementasikan program makan bergizi gratis tanpa bergantung pada impor. Nanang menegaskan perlunya peran aktif pemerintah dalam mendukung dan mengatur sektor ini.

"Ini sebuah kegiatan yang wajib ada tapi swasta nggak feasible. Pemerintah harus cawe-cawe yang benar sehingga dapat menarik peran swasta dan memastikan kontinuitas suplai bakalan bagi peternak penggemuk," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menyiapkan strategi percepatan, peta jalan, serta melakukan pelatihan untuk kelancaran program makan bergizi gratis. Namun, menurut Agung, keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari pelaku usaha sebagai investor.

"APBN saat ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ini masih nol. Meskipun Menteri Pertanian mengatakan bahwa mulai tahun depan akan ada tambahan anggaran, upaya pertama adalah mencari investor," kata Agung dalam diskusi pangan di Kementan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dengan berbagai tantangan yang ada, jelas bahwa solusi untuk memastikan keberhasilan program ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan pelaku usaha di sektor peternakan. Seiring dengan itu, penting bagi semua pihak untuk menyusun strategi yang komprehensif guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.