Menggali Kontroversi Susu Ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pangannews.id - Susu ikan kini menjadi sorotan setelah diperkenalkan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Terbuat dari ekstraksi protein ikan laut, susu ikan diklaim memiliki tekstur mirip susu sapi dan dianggap sebagai sumber protein yang potensial. Namun, produk ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli gizi dan masyarakat.

Susu ikan bukanlah susu yang dihasilkan langsung dari ikan, melainkan produk diversifikasi pangan yang diolah menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

HPI selanjutnya diolah menjadi minuman berprotein tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi harian masyarakat, khususnya protein. Saat ini, asupan gizi masyarakat Indonesia masih berada di angka 62,3 gram per kapita per hari, jauh di bawah rata-rata negara-negara ASEAN.

Dihimpun dari laman Tirto, Budi Sulistyo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, menjelaskan, susu ikan merupakan langkah strategis untuk memperluas konsumsi protein ikan di masyarakat. Di wilayah yang sulit mengakses ikan segar atau beku, susu ikan diharapkan menjadi alternatif yang lebih mudah didistribusikan.

Namun, beberapa ahli gizi, seperti Tan Shot Yen, mempertanyakan keberadaan susu ikan ini. “Kalau bisa makan ikannya secara langsung, kenapa harus ada pabrik susu ikan? Kita perlu mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan utuh, bukan menciptakan industri yang menguntungkan segelintir orang,” tuturnya.

Agussalim Bukhari, Ketua Komite Advokasi Percepatan Penurunan Stunting, juga menekankan pentingnya konsumsi ikan segar. Ia mengatakan, ikan segar mengandung vitamin dan mineral yang lebih utuh. Kita harus mendorong masyarakat untuk memilih makanan yang lebih sehat dan alami.

Dari sisi produksi, kapasitas PT Berikan Teknologi Indonesia yang mengolah susu ikan dianggap masih terbatas. Dengan kapasitas hanya 30 ton ikan segar per bulan, tantangan untuk memenuhi kebutuhan program MBG yang mencapai 20,7 juta liter per hari sangat besar. Budi Sulistyo mengakui, pihaknya perlu memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan ini secara realistis.

Eliza Mardian dari Center of Reform on Economic (CORE) juga mengungkapkan kekhawatiran terkait penerimaan konsumen. “Rasa susu ikan yang belum familiar bagi anak-anak dapat membuat produk ini tidak terjual dan berujung pada pemborosan,” ujarnya.

Menghadapi berbagai tantangan ini, beberapa peneliti, seperti Muhammad Anwar dari IDEAS, menyarankan untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih ekonomis dan mudah diakses, seperti susu nabati. “Susu kedelai bisa diproduksi dengan biaya rendah dan skala besar, serta memiliki manfaat kesehatan yang signifikan,” jelas Anwar.

Pada akhirnya, meskipun susu ikan menawarkan sebuah inovasi dalam pemenuhan gizi, keberlanjutannya dipertanyakan. Pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada produk yang sudah dikenal, seperti ikan segar atau susu nabati, mungkin lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan sangat diperlukan agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai dengan efektif.