Pemerintah Daerah Diminta Fokus Kendalikan Harga Panga

Pangannews.id - Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk lebih fokus dalam mengendalikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai langkah strategis untuk menekan inflasi yang kerap memengaruhi daya beli masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pengawasan harga yang konsisten, agar fluktuasi harga tidak terjadi secara signifikan dari minggu ke minggu.

"Pengendalian harga harus dilakukan secara optimal, sehingga perubahan harga yang tidak terkendali bisa diminimalisir. Kita harus memastikan bahwa harga barang kebutuhan pokok tetap stabil dari waktu ke waktu," ujar Tomsi dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga mencatat adanya kenaikan harga bawang merah di beberapa daerah meskipun masih berada dalam kisaran harga acuan. Namun, yang lebih menjadi perhatian adalah harga gula yang menunjukkan kenaikan signifikan di beberapa wilayah. Pemerintah daerah diminta untuk segera mengintervensi dan menjaga harga gula tetap terjangkau bagi masyarakat.

Provinsi dengan Inflasi Terendah dan Tertinggi

Pada rapat tersebut, disampaikan pula data terkait provinsi-provinsi dengan inflasi terendah dan tertinggi. Kalimantan Tengah masuk dalam daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah, bersama dengan Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Papua Selatan, Papua, dan Sumatera Selatan.

Sementara itu, 10 provinsi dengan inflasi tertinggi antara lain Papua Tengah, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Bali, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan data inflasi tahun 2024 hingga Oktober (year to date), Indonesia mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,82 persen. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang terbesar inflasi selama periode tersebut antara lain rokok kretek mesin, emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah. Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain tomat, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit.

Tomsi juga mengimbau pemerintah daerah untuk terus memantau harga-harga barang kebutuhan pokok yang berpotensi mengalami kenaikan. Hal ini penting agar pemda dapat segera merespons dan mengintervensi harga jika ada lonjakan yang signifikan.

Menurut laporan dari Perum Bulog, pemerintah mencatat bahwa harga gabah di beberapa wilayah masih berpotensi berada di bawah harga acuan.

Untuk mengatasi hal ini, Tomsi meminta agar penyerapan gabah di daerah-daerah tersebut dapat ditingkatkan, sehingga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog dapat meningkat. Dengan cadangan yang cukup, pemerintah dapat mengintervensi harga beras dan menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.

Tomsi Tohir menekankan, langkah-langkah pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan dilakukan dengan cepat agar dampak inflasi dapat diminimalisir.

"Kami berharap pemda dapat berkolaborasi lebih baik dengan pihak terkait agar pengendalian harga bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tutup Tomsi.

Editor : Adi Permana