HKTI Akan Backup Program Prioritas Prabowo Gibran

PanganNews.id - Pengurus harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pimpinan Fadly Zon mengadakan rapat di Kantor HKTI Ragunan, Jl. Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Rapat yang dimulai pukul 13. 00 WIB ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan gerak dan langkah kepengurusan ke depannya. 

Rapat yang dipimpin oleh Ir. Sadar Subagyo tersebut dilaksanakan dalam 3 jam dengan mendengarkan seluruh masukan dari peserta rapat berikut komponen-komponen HKTI di dalamnya seperti Wanita HKTI, Pemuda HKTI, Kesekjenan, dan para Ketua-ketua Bidang. Sekjen menyampaikan pokok-pokok pertemuan dengan Ketum beberapa waktu lalu dan juga para pihak yang terlibat dalam arus perkembangan pertanian di Indonesia. 

Begitu besar perhatian Presiden Prabowo terhadap masa depan bangsa ini lewat kedaulatan pangan, air dan energi membuat pimpinan HKTI berpikir keras dan terus bergerak dengan para pihak agar program-program Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik sesuai sasaran. 

Muhammad Sirod wasekjen HKTI ikut memberikan masukan pada rapat tersebut agar organisasi tua ini lebih banyak lagi bersinergi dengan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena saat ini hilirisasi natural resources berada dalam target kementerian tersebut. Hanya saja komoditi-komoditi yang dirancang dan ditampilkan oleh BKPM tersebut perlu dipelajari ulang menurut versi HKTI karena siapa tahu kurang relevan dan tidak strategis. 

Anggota Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) ini juga berharap agar HKTI mendorong dan mencetak pengusaha muda dan menengah untuk bisa berkiprah layaknya Sugargroup Companies dan Great Giant Pineapple (GGP) sehingga menjadi motor agroindustri yang kongkrit, skala besar dan berkelanjutan sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memperkuat pohon industri komoditi yang dimiliki negeri ini. 

Badan Gizi Nasional disebut-sebut dalam peserta rapat di antaranya masih simpang-siurnya tata cara pemasok produk pertanian seperti sayuran, telur, susu dan daging untuk dapat diterima oleh titik-titik dapur umum program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Sirod menambahkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan eKatalog harus dicermati oleh banyak pihak peduli petani agar tidak digunakan oleh korporasi besar yang menguasai komoditas pertanian dalam skala besar sehingga dapat memberikan harga yang paling murah ke BGN di seluruh titik penerimaan yang ada. 

"Kita ingin BGN benar-benar menjadikan Nilai Tukar Petani semakin baik karena singkatnya rantai pasok dari kelompok tani ke off taker-nya dalam hal ini dapur-dapur umum Makan Bergizi Gratis tersebut, tidak justru diambil oleh korporasi besar" Lulusan Teknik Industri IPB ini menyampaikan argumennya. (*/Adv)