Pemerintah Ingin Cetak 150 Ribu Hektare Sawah Baru di Sumsel, DPR RI: Jangan Sampai Lahan Dikuasai Oknum!

Pangannews.id - Wakil Menteri Pertanian mencanangkan program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Provinsi Sumatra Selatan. 

Program tersebut bertujuan mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi mengingatkan Kementerian ATR/BPN untuk mengantisipasi potensi konflik lahan. 

“Jangan sampai nantinya ada program cetak sawah yang selama ini tanah ini terlantar. Terdengar oleh oknum-oknum akan ada cetak sawah, nantinya akan ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok, mematok-matok tanah, tapi selama ini orangnya tidak ada,” ujarnya, dikutip Jum'at, 20 Desember 2024.

Menurut Noviadi, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN agar program ini dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa setiap instansi harus bekerja secara terpadu. 

“Karena kita satu tim negara, baik itu pemerintahan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, badan-badan, ATR/BPN, agar ini dapat berhubung yang baik, tentunya diperlukan kerja sama yang baik,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan, Komisi II DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) serta menyelesaikan konflik lahan di Sumatra Selatan dan seluruh Indonesia. 

“Kemudian juga panja untuk konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga di seluruh Indonesia. Sehingga kita mulai terlahan-lahan di tahun yang baru ini, di presiden yang baru ini, di gubernur-gubernur yang baru ini, seluruh Indonesia, bupati-bupati yang baru, seluruh Indonesia, kita melangkah menemukan Indonesia yang lebih baik lagi,” tutup Noviadi.

Editor: Adi Permana