Kalbar Siapkan Rencana Aksi Percepatan Pangan Berbasis Potensi Lokal

Pangannews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal (P3BPSDL).

Rakor tersebut untuk merumuskan strategi penganekaragaman pangan di Kalbar dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.

“Rakor ini dilaksanakan untuk merumuskan strategi serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya,” ujar Harisson.

Rakor ini juga memberikan kesempatan bagi berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, untuk menyampaikan ide dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kebijakan Gubernur di sektor pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024, merupakan dasar utama dalam upaya mempercepat penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pangan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Visi pembangunan daerah kami adalah memperkuat swasembada pangan dengan pendekatan yang sistematis dan terpadu. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam strategi ini,” katanya.

Harisson juga menyoroti tantangan ketahanan pangan global yang disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik dan krisis pangan internasional. Ia mencatat bahwa negara-negara penghasil beras besar seperti India, Vietnam, dan Thailand mulai membatasi ekspor beras mereka, yang dapat mempengaruhi pasokan pangan Indonesia.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya Indonesia, terutama Kalbar, untuk lebih mandiri dalam mengelola ketahanan pangan dan memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian global. Dalam implementasi RAD P3BPSDL, Harisson menegaskan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis data yang akurat.

“Kebijakan dan strategi yang kami susun harus didasarkan pada data yang valid, bukan asumsi, agar langkah yang diambil lebih efektif dan terarah,” tambahnya.

Editor : Adi Permana