Pemerintah Pastikan Tambahan Impor Pangan dari AS Tak Ganggu Swasembada

Pangannews.id - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk meningkatkan impor sejumlah komoditas pangan dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional.

“Enggak (ganggu swasembada), sama sekali nggak ada, produknya juga berbeda,” ujar Mendag Budi kepada awak media, Minggu (20/4/2025).

Rencana impor tambahan ini merupakan bagian dari strategi negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Komoditas yang direncanakan akan ditambah impornya antara lain gandum, kacang kedelai, hingga susu kedelai—produk-produk yang memang selama ini secara rutin diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Proses negosiasi saat ini tengah dijalankan oleh tim utusan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurut Mendag Budi, pihaknya masih menunggu hasil akhir dari proses tersebut.

“Kita tunggu aja, kemarin beliau (Airlangga) sampaikan dua bulan harus selesai, kan kita belum tahu karena negosiasinya belum berjalan,” jelasnya.

Mengenai rincian komoditas yang akan ditambah volume impornya, Budi mengaku belum bisa mengungkapkan secara terbuka. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan langkah ini dengan strategi yang matang.

“Saya belum ngomong dulu ya, kami telah persiapkan semua termasuk strategi seperti apa,” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjamin bahwa penambahan impor dari AS tidak akan berdampak negatif terhadap produksi pangan dalam negeri.

Produk-produk seperti gandum dan kedelai yang dibeli dari AS merupakan komoditas agrikultur yang tidak diproduksi dalam jumlah mencukupi di Indonesia.

“Barang-barang yang akan dibeli memang dibutuhkan untuk konsumsi dalam negeri, dan tidak akan mengganggu produksi domestik,” kata Airlangga.

Rencana peningkatan impor ini juga menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia–AS, yang nilainya direncanakan mencapai 18–19 miliar dolar AS, dalam kerangka kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) yang diinisiasi sejak masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Editor : Adi Permana