Pangannews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan aturan teknis pengawasan mutu pre-border (pre-border inspection) untuk memperkuat pengendalian kualitas dan keamanan produk perikanan yang masuk ke Indonesia.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) KKP, Ishartini, mengatakan bahwa pengawasan mutu pre-border dirancang agar tidak mengganggu arus perdagangan, tetapi tetap menjaga standar mutu yang tinggi.
"Perdagangan komoditas perikanan harus tetap berjalan sebagai penopang perekonomian, tetapi risiko terhadap mutu dan keamanan produk harus sudah terkendali bahkan saat barang masih di negara asal," ujar Ishartini.
Konsep pre-border inspection memungkinkan Indonesia mengontrol produk perikanan sejak dari negara asal, sebelum memasuki wilayah pasar domestik. KKP, melalui Badan Mutu sebagai Competent Authority (CA) Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP), telah menerapkan sistem ini di berbagai negara mitra seperti Norwegia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam.
Pengawasan dilakukan dengan sistem inspeksi langsung di lokasi (on site) maupun secara jarak jauh (remote), sebagai bentuk adaptasi terhadap hambatan geografis atau kondisi luar biasa seperti pandemi.
Panduan inspeksi mencakup standar pemeriksaan pada unit produksi primer, pengolahan, distribusi, hingga manajemen, termasuk audit dokumen, pengujian produk, dan pelacakan asal-usul bahan baku. Semua itu disusun dengan merujuk pada standar internasional, seperti Codex Alimentarius dan CXG 102-2023.
"Potensi bahaya dan risiko produk perikanan harus sudah terselesaikan di tempat asal untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia," tambah Ishartini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya keberadaan BPPMHKP sebagai lembaga quality assurance dari hulu ke hilir, termasuk terhadap produk impor.
"Mutu dan keamanan produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat bergantung pada kualitas di hulu, bahkan sejak bahan bakunya. Di sinilah pentingnya peran KKP untuk memastikan penyediaan pangan asal ikan yang aman dan bermutu," kata Trenggono.
Editor : Adi Permana


Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.