Pangannews.id - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai provinsi dengan jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di Indonesia per 16 Mei 2025, yakni 57 titik, disusul oleh Riau.
Namun jika dilihat dari luas lahan terbakar, Riau menempati urutan pertama dengan lebih dari 600 hektare, sementara Kalbar berada di posisi kedua dengan lebih dari 400 hektare.
“Dari total 400 hektare lahan yang terbakar di Kalbar, sekitar 100 hektare merupakan lahan gambut. Ini harus ditangani dengan serius,” ujar Hanif saat menghadiri kegiatan konsolidasi kesiapsiagaan karhutla di Pontianak, Sabtu (17/5/2025) lalu.
Hanif menekankan bahwa sekitar 70–80 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar terjadi di luar kawasan hutan, terutama di sekitar areal perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Ia meminta peran aktif perusahaan dan pemerintah daerah, termasuk pengawasan oleh Gubernur Kalbar, dalam pencegahan dini.
Hanif juga mengingatkan pentingnya pencegahan, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan saat musim kemarau. Kalimantan Barat memiliki kawasan gambut seluas 2,4 juta hektare, salah satu yang terbesar di Indonesia.
“Manajemen lahan di Kalbar sangat kompleks. Wilayahnya 14 juta hektare tapi hanya dikelola satu gubernur, sementara Pulau Jawa yang lebih kecil memiliki enam gubernur,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pencegahan jauh lebih efektif daripada penanggulangan. Bahkan, menurutnya, water bombing tidak akan efektif jika lahan gambut yang terbakar.
Kementerian LH mencatat, dalam periode 2015–2024, terdapat 79 areal Hak Guna Usaha (HGU) yang terbakar dengan luas mencapai 42.476 hektare, beberapa di antaranya terbakar berulang.
“Kami minta perusahaan tidak hanya menanggulangi kebakaran, tetapi juga aktif mencegah. Lengkapi regu pemadam, alat, hingga sistem komunikasi internal,” tegas Hanif.
Ia juga mendorong perusahaan untuk melakukan patroli rutin, simulasi kebakaran, serta menyusun peta kerawanan dan prosedur mitigasi.
GAPKI Kalbar, yang membawahi 78 perusahaan sawit, disebut memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan dan penyediaan sarana pendukung.
Meski jumlah titik panas di Kalbar tercatat menurun 62 persen dibanding tahun lalu, yakni menjadi 198 titik, Hanif mengingatkan bahwa potensi karhutla tetap tinggi, terutama menjelang musim kemarau yang diperkirakan dimulai Juni mendatang.
“Kita tidak boleh lengah. Titik api bisa muncul kembali saat cuaca mulai kering. Kesiapsiagaan menjadi kunci,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembukaan lahan secara tradisional di wilayah gambut dan area terbuka sering menjadi pemicu kebakaran. Wilayah konflik dan lahan yang tidak terpantau memperparah situasi di lapangan.
“Ketidaksiapan di lapangan membuat api cepat meluas. Kita butuh posko siaga terpadu, sistem deteksi dini, dan pelibatan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Pemerintah, kata Hanif, akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan memperketat pengawasan guna mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
“Ini bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga tanggung jawab moral kita bersama,” pungkasnya.
Editor : Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.