Pangannews.id - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya menjaga keberadaan lahan hijau dan produktif di wilayahnya dari ancaman alih fungsi.
Hal ini ia sampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Kabupaten Purworejo, belum lama ini.
“Dari sekitar 3,5 juta hektare luas Jawa Tengah, 1,5 juta hektare merupakan zona hijau yang menopang ketahanan pangan. Kami harap area ini tidak dikorbankan untuk kepentingan pembangunan,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan ketahanan pangan nasional. Pada 2024 lalu, Jawa Tengah tercatat menyumbang hampir 19 persen dari total produksi pangan nasional, menjadikannya sebagai salah satu daerah kunci dalam program swasembada pangan.
“Jawa Tengah harus tetap jadi daerah subur, ijo royo-royo, yang memberi kontribusi nyata untuk pangan nasional,” ucapnya.
Data dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa 91 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Tengah masih terlindungi, angka ini melampaui target nasional sebesar 87 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat perlindungan lahan pertanian terbaik di Indonesia.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, banyak provinsi lain kini menghadapi darurat alih fungsi lahan, namun Jawa Tengah justru berhasil menahan laju konversi.
“Jateng jadi contoh bagus. Sudah surplus 4 persen dari target nasional. Banyak daerah lain yang sudah lampu merah,” kata Nusron.
Ia juga menegaskan bahwa konversi lahan pertanian di Jawa Tengah termasuk yang terendah secara nasional.
Editor : Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.