Cegah Makanan Tak Layak, BGN Perketat SOP dan Percepat Pendanaan

Pangannews.id - Pemerintah menyikapi insiden makanan tak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa lembaganya kini memperketat standar operasional (SOP) di seluruh lini penyediaan makanan, sekaligus mempercepat alur pendanaan ke mitra pelaksana.

“Pokoknya kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi,” kata Dadan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.

Ia baru saja melaporkan perkembangan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas.

Pengetatan SOP itu meliputi seluruh tahapan mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi. Salah satu poin penting adalah waktu simpan makanan di sekolah yang kini dibatasi maksimal 4 jam.

“Kami mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, waktu penyiapan, dan pengiriman. Makanan juga tidak boleh terlalu lama disimpan di sekolah. Harus cepat dikonsumsi,” ujar Dadan.

Selain memperbaiki kualitas, BGN juga mempercepat proses pencairan dana ke para mitra pelaksana di lapangan agar layanan makan bergizi bisa terus berjalan tanpa jeda.

Menurut Dadan, percepatan pendanaan dilakukan bersamaan dengan percepatan verifikasi calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Administrasi kami pangkas, pembiayaan kami kirim lebih awal, supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelasnya.

Hingga 11 Agustus 2025, sebanyak 5.103 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Jumlah penerima manfaat telah menembus angka 15 juta orang. Target pemerintah adalah mendorong jumlah itu mendekati 20 juta penerima hingga akhir Agustus.

Sementara itu, sebanyak 17.000 calon SPPG masih dalam proses verifikasi. Setiap hari, menurut Dadan, sekitar 200 hingga 300 SPPG dinyatakan lolos.

Dalam hal pendanaan, program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp8,2 triliun dari APBN hingga pertengahan Agustus. Pemerintah menargetkan realisasi mencapai Rp10 triliun hingga Rp11 triliun pada akhir bulan.

Editor : Adi Permana