Anggaran MBG Bakal Membengkak Jadi Rp300 Triliun pada 2026

Pangannews.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan penuh pada 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan total kebutuhan dana bisa menembus Rp300 triliun, seiring dengan target perluasan jumlah penerima manfaat hingga lebih dari 82 juta jiwa.

“MBG tahun ini Rp71 triliun, kita cadangkan tambahan Rp100 triliun. Tahun depan, kalau 82 juta penerima akan mendapatkan [MBG], itu lebih dari Rp300 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah di Jakarta, Rabu (13/8/2025) kemarin.

Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan skema pelaksanaan melibatkan ribuan dapur umum dan aktor ekonomi lokal, mulai dari petani, peternak, hingga UMKM kuliner.

Namun, lonjakan anggaran yang signifikan dalam waktu singkat memicu pertanyaan, seberapa siap sistem penganggaran dan pengawasan negara mengelola dana sebesar itu?

Pada 2025, program ini menargetkan 17,9 juta penerima manfaat, yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita.

Namun, arahan terbaru dari Presiden Prabowo menggenjot target menjadi 82,9 juta penerima hanya dalam satu tahun.

Per 5 Agustus 2025, penyerapan anggaran telah mencapai Rp7,9 triliun, melebihi proyeksi awal Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp6 triliun.

Angka ini diperkirakan terus melonjak dengan target penyerapan pada Desember mencapai Rp76 triliun, melebihi alokasi awal Rp71 triliun.

Kebutuhan tambahan dana pun muncul. Dari Rp71 triliun yang dialokasikan tahun ini, hanya Rp52 triliun diperuntukkan langsung untuk pengadaan makanan bergizi.

Sisanya menyangkut logistik, operasional dapur, hingga pelatihan tenaga pelaksana. Dengan realisasi yang meningkat drastis, pemerintah menyiapkan tambahan Rp100 triliun di luar pagu awal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut program ini punya daya ungkit ekonomi besar karena menggerakkan rantai pasok pangan lokal dan industri makanan sehat.

Namun, efektivitasnya belum teruji sepenuhnya, apalagi jika ekspansi terlalu cepat tanpa kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan.

Editor : Adi Permana