Pemerintah Buka Akses Modal ke Desa, 16.000 Kopdes Tinggal Ajukan Proposal

Pangannews.id - Pemerintah memastikan akses pendanaan bagi koperasi desa/koperasi kelurahan (Kopdes) Merah Putih sudah terbuka lebar. Hal ini menyusul penempatan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara oleh Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, sebagian dari dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan koperasi yang telah memenuhi syarat operasional.

Ia menyebut sekitar 16.000 kopdes saat ini telah siap secara kelembagaan dan bisa segera memanfaatkan skema pembiayaan tersebut.

“Sebagian dari dana itu bisa digunakan untuk 16.000 kopdes yang sudah siap. Modalnya sudah ada. Tinggal siapkan proposal sederhana dan ajukan ke perbankan,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Etape II Kopdes di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Zulhas menekankan pentingnya sosialisasi informasi ini ke seluruh jaringan kopdes di Indonesia. Ia menyebut, saat ini ada sekitar 80 ribu kopdes yang sedang menanti kejelasan pendanaan untuk memulai atau memperluas usaha mereka.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa sekitar 1.064 kopdes sudah memenuhi persyaratan dan dapat langsung mencairkan dana, dengan total nilai pembiayaan awal mencapai Rp1 triliun.

Setiap kopdes memiliki plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar, tergantung kesiapan dan rencana usaha yang diajukan ke bank.

“Sudah ada 1.000 koperasi yang siap cair. Ini terus berlanjut sambil menunggu regulasi baru dari Kementerian Keuangan. Target kita, 16.000 kopdes bisa segera difasilitasi,” kata Ferry.

Ia menambahkan, proses pengajuan tidak dibuat rumit. Proposal usaha yang sederhana namun jelas dianggap cukup untuk menjadi dasar analisis bank, asalkan kelembagaan koperasi sudah resmi dan aktif.

Dana pemerintah sebesar Rp200 triliun telah ditempatkan ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak Jumat (12/9). Rinciannya sebagai berikut; BRI Rp55 triliun, Bank Mandiri Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI (Bank Syariah Indonesia) Rp10 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa besaran penempatan dana disesuaikan dengan skala dan kapasitas masing-masing bank. Bank Syariah Indonesia menerima porsi terkecil karena ukuran asetnya lebih kecil dibanding empat bank lainnya.

Penempatan dana di Himbara ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk mendukung sektor produktif, khususnya sektor usaha mikro dan koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.

Editor : Adi Permana