Pangannews.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan untuk meningkatkan gizi pelajar justru memunculkan kekhawatiran baru. Sejumlah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah, hingga memicu kritik keras dari DPR RI terhadap pelaksanaan dan pengawasan program tersebut.
Komisi IX menilai pelaksanaan program ini bermasalah, terutama pada lemahnya pengawasan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, secara terbuka mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) yang menurutnya belum mampu memastikan SOP penyediaan makanan dijalankan dengan benar oleh para pelaksana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengaku menerima laporan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengenai sejumlah dapur penyedia MBG yang tidak memenuhi standar kebersihan.
Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa beberapa SPPG di Jakarta tidak memiliki alat pengendali serangga, sementara tempat pencucian peralatan makan dinilai tidak higienis. Yang lebih mengkhawatirkan, kata Charles, ada dapur yang menyiapkan makanan langsung di atas lantai.
Charles menduga kuat bahwa kasus-kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah merupakan akibat langsung dari pelaksanaan SOP yang buruk dan kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi kegagalan dalam menjamin keselamatan pangan bagi anak-anak sekolah yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Selain masalah kebersihan, Charles juga menyoroti pola distribusi makanan yang dinilainya tidak ideal. Menurutnya, makanan MBG umumnya mulai diproses sejak tengah malam.
Bahan makanan dipersiapkan sekitar pukul 23.00, dimasak sekitar pukul 04.00, dibungkus pukul 07.00, dan baru dikonsumsi oleh siswa pada pukul 11.00 atau 12.00 siang. Jeda waktu yang cukup panjang ini, menurutnya, berpotensi meningkatkan risiko kontaminasi bakteri.
Sebagai solusi jangka pendek, Charles mengusulkan agar BGN mencoba pola distribusi yang lebih efektif, misalnya dengan melibatkan kantin atau dapur sekolah sebagai penyedia makanan.
Dengan begitu, makanan bisa disajikan dalam kondisi yang lebih segar dan waktu tunggu yang lebih singkat. Ia juga membuka kemungkinan untuk mengganti skema distribusi makanan dengan pemberian dana langsung kepada orang tua siswa, agar mereka bisa menyiapkan makanan sendiri sesuai standar gizi yang ditentukan.
Kritik serupa datang dari anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Irma Suryani Chaniago. Politikus Partai NasDem itu menilai bahwa program MBG harus segera dikawal dengan sistem pengawasan pangan yang lebih ketat, termasuk melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurutnya, selama ini BGN terlalu berjalan sendiri, tanpa pengawasan melekat dari lembaga yang memang memiliki otoritas dalam hal keamanan pangan.
Irma mengingatkan bahwa program makan gratis ini adalah bagian dari mandat besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
Dengan anggaran yang sangat besar, kata Irma, BGN tidak boleh sembrono dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Ia menegaskan bahwa peningkatan gizi harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.
Di tengah kritik dan kekhawatiran tersebut, fakta di lapangan memperkuat buruknya situasi. Di Garut, Jawa Barat, sebanyak 150 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ratusan siswa dari berbagai sekolah di Kecamatan Empang mengalami mual, muntah, dan diare setelah menyantap makanan serupa. Beberapa dari mereka masih menjalani perawatan di Puskesmas.
Di Lamongan, Jawa Timur, 13 siswa SMA Negeri 2 juga dilaporkan mengalami keracunan. Pemerintah daerah setempat menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Editor : Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.