Istana Minta Maaf atas Rentetan Keracunan Massal MBG

Pangannews.id – Pemerintah akhirnya buka suara terkait rentetan insiden keracunan massal yang kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Menteri Sekretaris Negara, Istana menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

“Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional memohon maaf. Ini tidak pernah diinginkan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Permintaan maaf disampaikan menyusul kasus keracunan terbaru yang terjadi di Garut, Jawa Barat dan Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Kamis (18/9/2025). Kedua insiden tersebut menyebabkan 934 siswa mengalami gejala mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Pemerintah menyatakan prihatin dan memastikan kasus ini akan menjadi bahan evaluasi serius oleh seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program.

Kasus terbesar terjadi di Garut, Jawa Barat, di mana 657 pelajar dari empat sekolah mengalami gejala keracunan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Garut, dr. Leli Yuliani, para siswa berasal dari satu yayasan yang menaungi jenjang SD hingga MA.

“Mayoritas mengalami gejala ringan dan dirawat di rumah. Sekitar 30 siswa dirawat di Puskesmas,” kata Leli.

Polisi telah memeriksa enam orang terkait insiden ini, termasuk pengelola dapur MBG, pihak sekolah, keluarga korban, hingga korban sendiri.

Insiden serupa terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebanyak 277 siswa dari berbagai sekolah mengalami gejala serupa. Sebagian besar sudah pulang, namun 32 siswa masih dirawat di RSUD Trikora Salakan.

Kepala SPPG Banggai Kepulauan, Erick Alfa Handika Sangule, menduga keracunan berasal dari menu ikan tuna goreng saus. Sampel makanan telah dikirim ke BPOM Palu untuk diuji.

Istana Janji Evaluasi

Mensesneg Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar prosedur akan dikenai sanksi.

“Kalau memang itu karena kelalaian atau pelanggaran SOP, tentu akan ada sanksi. Tapi distribusi makanan tidak akan dihentikan,” ujar Prasetyo.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar penyelidikan lanjutan. Namun, juru bicara BGN, Redy Hendra, menyebut evaluasi internal sudah dilakukan dan protokol di dapur MBG telah dicek ulang.

“Kami fokus pada penanganan insiden keamanan makanan. Hasil laboratorium akan jadi dasar investigasi dan penindakan,” jelas Redy.

Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak peluncuran MBG, tercatat sudah ada 5.360 anak mengalami keracunan. JPPI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar program ini tidak menjadi ancaman baru bagi siswa.

“Ini bukan kasus pertama. Harus segera ada perbaikan sistem. Utamakan keselamatan anak,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Editor : Adi Permana