Pangannews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi total program makan bergizi gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan di berbagai daerah.
Ia menegaskan evaluasi harus dilakukan bersama, bukan saling menyalahkan, agar kasus serupa tidak terulang.
“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ujar Puan, dikutip Rabu, 24 September 2025.
DPR, kata Puan, akan turun langsung ke dapur penyedia makanan dan sekolah untuk memastikan akar masalah program MBG. “Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” katanya.
Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), per 21 September 2025 kasus keracunan siswa akibat program MBG mencapai 6.452 kasus, naik 1.092 kasus dalam sepekan.
Provinsi dengan kasus tertinggi meliputi Jawa Barat (2.012), DIY (1.047), Jawa Tengah (722), Bengkulu (539), dan Sulawesi Tengah (446).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut penghentian MBG sulit dilakukan karena program ini strategis dan anggarannya telah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Solusi yang realistis adalah menekan angka keracunan melalui pengawasan ketat.
Editor: Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.