Rp13 Triliun Hasil Korupsi CPO Kembali ke Negara, Prabowo: Bisa Bangun 600 Kampung Nelayan dan Renovasi Ribuan Sekolah

Pangannews.id - Presiden Prabowo Subianto menilai pengembalian uang negara senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya bukan hanya keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga momentum untuk melihat seberapa besar manfaat yang bisa diberikan bagi rakyat bila dana sebesar itu dikelola dengan benar.

Prabowo mengatakan, uang Rp13 triliun tersebut dapat digunakan untuk renovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia, sekaligus membangun 600 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas penunjang yang layak.

“Rp13 triliun ini bisa memperbaiki, merenovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka dana ini cukup untuk membangun 600 kampung nelayan, kampung yang selama 80 tahun Republik berdiri belum banyak tersentuh dan jarang diurus oleh negara,” kata Prabowo dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden menjelaskan, pembangunan kampung nelayan merupakan bagian dari rencana pemerintah hingga akhir tahun 2026, dengan target mencapai 1.000 hingga 1.100 desa nelayan baru di berbagai daerah.

Setiap kampung akan dilengkapi fasilitas dasar seperti perumahan, dermaga, gudang pendingin, dan sarana ekonomi pesisir lainnya, dengan anggaran sekitar Rp22 miliar per kampung.

Lebih lanjut, Prabowo memaparkan, satu kampung nelayan rata-rata akan dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga, atau sekitar 5.000 jiwa jika setiap keluarga terdiri atas lima orang.

Dengan demikian, 600 kampung nelayan bisa menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi sekitar 5 juta warga pesisir.

Menurut Kepala Negara, pengembalian uang hasil korupsi ini menggambarkan betapa besar potensi dana rakyat yang nyaris hilang akibat penyelewengan di sektor sumber daya alam, khususnya industri kelapa sawit.

“Perusahaan wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi kewajiban itu tidak dijalankan. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Akibatnya, rakyat sendiri sampai berminggu-minggu kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini sangat kejam dan tidak manusiawi,” tegasnya.

Prabowo menilai penyimpangan itu bukan sekadar tindakan serakah, melainkan bisa digolongkan sebagai bentuk subversi ekonomi yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Agung RI atas kerja keras dan ketegasan mereka dalam menangani kasus korupsi, manipulasi, serta penyelewengan di sektor strategis.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang dengan gigih dan tegas telah menegakkan hukum, melawan korupsi, dan mengembalikan uang negara,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, keberhasilan pengembalian dana tersebut menjadi simbol penting bahwa negara hadir dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan hasil kekayaan alam Indonesia benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.

“Setiap rupiah yang diambil dari hasil bumi kita harus kembali untuk rakyat, bukan untuk dikorupsi,” tutupnya.

Editor : Adi Permana