Pupuk Indonesia Salurkan 64 Persen Pupuk Subsidi hingga Oktober 2025

Pangannews.id - Penyaluran pupuk bersubsidi nasional menunjukkan hasil positif pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 19 Oktober 2025, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat distribusi pupuk subsidi telah mencapai 64 persen dari total alokasi tahun ini.

Capaian tersebut setara dengan 6,14 juta ton dari total 9,55 juta ton pupuk bersubsidi yang dialokasikan secara nasional sepanjang 2025.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menilai, pencapaian ini mencerminkan hasil konkret dari reformasi tata kelola yang dijalankan pemerintah bersama BUMN sektor pangan.

“Kami terus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan pupuk yang berkualitas dan tepat waktu bagi petani,” ujar Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurut Rahmad, lonjakan kinerja distribusi tidak terlepas dari berbagai kebijakan baru yang diterapkan pemerintah dalam satu tahun terakhir.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025, menjadi momentum besar bagi pembenahan sistem.

Melalui dua regulasi tersebut, pemerintah memangkas 145 aturan lama yang selama ini memperlambat alur distribusi.

Pemangkasan itu membuat rantai penyaluran lebih pendek dan efisien, sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung menjangkau petani dengan waktu yang lebih cepat dan sistem yang lebih transparan.

“Kebijakan baru ini membuat tata kelola pupuk lebih sederhana, akuntabel, dan berkeadilan. Ini tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian sektor pangan nasional,” kata Rahmad.

Perubahan kebijakan tersebut terbukti membawa dampak signifikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyaluran pupuk subsidi, distribusi bisa dimulai tepat pada 1 Januari.

Hal ini, menurut Rahmad, merupakan langkah besar dalam memastikan petani mendapatkan pupuk pada waktu yang dibutuhkan, terutama menjelang masa tanam utama.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga memperkuat sistem pengawasan agar proses distribusi berjalan sesuai ketentuan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, distributor, dan kelompok tani kini dilakukan secara digital untuk memastikan akuntabilitas penyaluran di setiap wilayah.

Rahmad menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan terhadap transformasi sektor pupuk nasional.

Menurutnya, reformasi tata kelola yang dijalankan tahun ini tidak hanya mempercepat distribusi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan petani terhadap program subsidi.

“Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, kita menyaksikan perubahan nyata dalam sistem pupuk subsidi. Reformasi ini memperlihatkan arah yang jelas menuju distribusi yang efisien dan berkeadilan,” ujarnya.

Editor : Adi Permana