Belanja MBG Capai Rp90 Miliar per Bulan, Ekonom Minta Aceh Perkuat Rantai Pasok

Pangannews.id - Program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran besar di Aceh dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi ekonomi lokal.

Pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Mukhlis, mengingatkan agar dana Rp7 triliun yang digelontorkan untuk program itu pada 2026 benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Aceh, bukan justru mengalir keluar provinsi.

Ia mencontohkan kebutuhan sayur dan cabai untuk MBG yang menelan belanja sekitar Rp90 miliar per bulan.

Menurutnya, angka itu cukup besar untuk menggerakkan sektor pertanian Aceh, jika pasokan berasal dari pelaku usaha daerah sendiri.

“Perlu strategi lintas dinas agar dana MBG benar-benar berputar di Aceh dan menciptakan manfaat ekonomi lebih besar,” kata Mukhlis, dilansir dari Antara, Jumat.

Selama ini sebagian besar bahan pangan untuk MBG masih dipasok dari luar Aceh, terutama Sumatera Utara. Kondisi itulah yang dinilai membuat Aceh tidak memperoleh dampak ekonomi optimal dari anggaran program yang sangat besar.

Mukhlis, yang juga Dewan Pakar Pusat Riset Kita Kreatif USK, menilai MBG seharusnya menjadi instrumen strategis yang dapat mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa hingga kota.

Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh hanya berhenti sebagai kebijakan konsumtif. Dengan tata kelola yang solid, kata dia, MBG dapat menggerakkan petani, UMKM, dan koperasi lokal.

Ia mendorong Dinas Pendidikan sebagai pelaksana utama untuk menyusun aturan pengadaan yang mewajibkan persentase tertentu bahan pangan berasal dari produk Aceh.

“Kemitraan langsung sekolah atau penyedia katering dengan kelompok tani dan koperasi akan memberi kepastian pasar bagi petani,” ujarnya.

Selain penguatan kebijakan, Mukhlis juga menyoroti kurangnya infrastruktur penunjang seperti cold storage, gudang, pasar induk, dan transportasi rantai dingin. Tanpa infrastruktur itu, kualitas produk lokal sulit bersaing dengan pasokan luar daerah.

Ia juga menyarankan agar kebutuhan komoditas MBG dipetakan secara detail per wilayah dan per bulan.

Dengan begitu, pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun program peningkatan produksi sayur, cabai, dan bahan pangan lain sesuai permintaan MBG melalui pola contract farming.

“Kontrak ini penting untuk memberi kepastian pasar dan menjaga harga tetap stabil,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh, Aliasuddin. Ia menilai penguatan rantai pasok lokal harus menjadi prioritas agar Aceh tidak bergantung pada pedagang yang mengambil barang dari luar daerah.

Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah membentuk koperasi off-taker di setiap kabupaten/kota, yang menghubungkan petani, nelayan, dan UMKM dengan sekolah penerima MBG.

Aliasuddin juga menekankan peran Bappeda dan BPKA dalam menyediakan regulasi yang berpihak pada produk lokal. Ia menyebut perlunya klausul afirmatif seperti kewajiban penggunaan produk dalam daerah dan pemberian insentif bagi kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan porsi belanja lokal.

Dinas Kesehatan pun diminta menetapkan standar menu bergizi berbasis bahan pangan Aceh, serta memberikan pelatihan kepada katering, PKK, dan dapur sekolah untuk menjaga kualitas makanan.

Ia menambahkan, desa juga bisa dilibatkan melalui pengembangan kebun gizi, urban farming, dan industri pangan rumahan yang produktif.

“Dengan strategi ini, program MBG bukan hanya memperbaiki gizi anak-anak Aceh, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani, nelayan, peternak, dan UMKM di seluruh provinsi,” ujar Aliasuddin.

Editor : Adi Permana