Pupuk Subsidi Perikanan Mulai Disimulasikan di Lamongan

Pangannews.id - Kabupaten Lamongan ditunjuk sebagai daerah percontohan simulasi penebusan pupuk bersubsidi sektor perikanan. Uji coba ini menjadi langkah awal pemerintah pusat sebelum kebijakan subsidi pupuk perikanan diterapkan secara nasional pada Januari 2026.

Simulasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan pupuk bersubsidi dapat diakses petambak secara tepat sasaran dan terdata secara digital.

Sebagai salah satu sentra tambak di Jawa Timur, Lamongan dinilai siap menjalankan kebijakan tersebut.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah agar petambak di wilayahnya tidak kembali terdampak keterbatasan pupuk, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Pupuk itu faktor penting bagi petambak. Kalau distribusinya terganggu, produktivitas langsung turun dan kesejahteraan petambak ikut terdampak,” ujar Yuhronur, saat sosialisasi dan simulasi penebusan pupuk bersubsidi di UD Tani Jaya, Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Minggu (21/12/2025).

Ia menyebutkan, dari sekitar 30 ribu petambak yang ada di Lamongan, baru sekitar 23 ribu yang tercatat dalam sistem e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP). Padahal, data tersebut menjadi dasar utama penentuan alokasi pupuk bersubsidi ke daerah.

“Kalau tidak terdata, otomatis tidak bisa dihitung kebutuhan pupuknya. Ini yang harus kita kejar bersama,” katanya.

Karena itu, Pemkab Lamongan mendorong Dinas Perikanan serta Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) untuk lebih aktif mendampingi petambak dalam pengisian dan pembaruan data ERSP.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sekitar 295 ribu ton pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan secara nasional.

Menurutnya, simulasi di Lamongan penting untuk menguji kesiapan sistem penyaluran, sekaligus memastikan pemanfaatan teknologi digital berjalan efektif sebelum kebijakan diterapkan serentak.

“Simulasi ini untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi benar-benar akurat. Petambak tidak perlu khawatir, karena penyuluh, dinas, dan pemerintah daerah akan mendampingi penuh prosesnya,” kata Haeru.

Ia berharap, dengan skema baru tersebut, produktivitas perikanan budi daya dapat meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Editor : Adi Permana