Banjir Rusak Lebih dari 5.000 Hektare Lahan Perkebunan di Aceh Timur

Pangannews.id - Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur pada akhir November 2025 meninggalkan dampak serius bagi sektor perkebunan rakyat. Ribuan hektare lahan sawit dan kakao dilaporkan mengalami kerusakan akibat genangan air yang bertahan cukup lama.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur mencatat, luasan kebun yang terdampak mencapai lebih dari 5.000 hektare dengan tingkat kerusakan bervariasi, dari sedang hingga berat. Mayoritas lahan yang rusak merupakan areal peremajaan sawit rakyat yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, Murdhani, menjelaskan bahwa tingginya curah hujan menyebabkan banjir sulit surut, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak struktur tanah kebun.

“Air menggenangi kebun cukup lama. Selain tanaman terganggu, kondisi tanah juga rusak karena erosi dan hilangnya unsur hara,” kata Murdhani.

Kerusakan paling luas terjadi di Kecamatan Peunaron dengan luasan mendekati 900 hektare. Kondisi serupa juga ditemukan di Kecamatan Indra Makmu yang mencatat sekitar 750 hektare kebun sawit terdampak.

Di wilayah lain, seperti Ranto Peureulak dan Banda Alam, masing-masing lebih dari 500 hektare lahan perkebunan dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara itu, kerusakan ratusan hektare juga terjadi di Peureulak, Pante Bidari, Idi Tunong, serta sejumlah kecamatan lainnya.

Selain sawit, banjir turut merusak perkebunan kakao milik warga. Di Kecamatan Pante Bidari, lahan kakao yang terdampak tercatat puluhan hektare. Kerusakan berat juga dilaporkan di Kecamatan Peunaron, sementara di Indra Makmu kerusakan kakao berada pada kategori sedang.

Murdhani menilai dampak banjir ini tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat, tetapi berpotensi memengaruhi produktivitas kebun dalam jangka menengah hingga panjang. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat menekan pendapatan petani.

“Bukan hanya tanaman yang rusak, tetapi juga saluran kebun dan struktur tanah. Pemulihannya tidak bisa instan,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut Murdhani, akan melakukan pendataan lanjutan untuk memastikan tingkat kerusakan di lapangan. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah pemulihan, termasuk perbaikan lahan, bantuan benih, serta pendampingan teknis bagi petani terdampak banjir.

Editor : Adi Permana