Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pasar Rakyat, Soroti Masalah Sampah dan Parkir

Pangannews.id - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Pembahasan ini difokuskan pada penataan pengelolaan pasar yang dinilai belum optimal, khususnya terkait persoalan kebersihan dan perparkiran yang kerap dikeluhkan warga.

Dalam rapat kerja, Pansus menghadirkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait untuk menyelaraskan aturan. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KUKM Dagin, Satpol PP Kota Bogor, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, serta Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Ketua Pansus DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, menyebut Raperda ini merupakan inisiatif legislatif untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus mengakhiri ego sektoral antarinstansi.

"Kita ingin mengakhiri kondisi di mana DLH dan Perumda Pasar saling lempar tanggung jawab mengenai wilayah kerja mereka, terutama soal tumpukan sampah. Pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh ketidakjelasan kewenangan," ujar Banu usai rapat kerja di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPRD, Jumat 20 Februari 2026.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam setiap rencana revitalisasi pasar.

"Kami tidak ingin ada pasar yang dibangun namun melanggar zonasi. Spesifikasi bangunan juga harus ditingkatkan, mulai dari penerangan hingga durabilitas bangunan," tambahnya.

Wakil Ketua Pansus, Muhamad Dody Hikmawan, menjelaskan bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengatur pasar rakyat, tetapi juga mengakomodasi keseimbangan dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

"Perkembangan perdagangan di Kota Bogor menuntut adanya keadilan. Kita perlu mendorong daya saing pasar rakyat agar dikelola secara profesional dan berkelanjutan," kata Dody.

Editor: Adi Permana