Pakar Kebijakan Publik UB: WFH Bukan Jalan Keluar Utama Tekan Konsumsi BBM

Pangannews.id - Wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) dinilai belum menjadi solusi yang tepat. Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin, menilai dampak kebijakan tersebut terhadap penghematan BBM relatif kecil.

Dilansir dari laman resmi UB, Andhyka mengatakan, penerapan WFH memang berpotensi dilakukan pada aparatur sipil negara (ASN), meski implementasinya belum merata di seluruh instansi. Namun, jika tujuan utamanya untuk menekan konsumsi BBM, kebijakan tersebut dianggap kurang efektif.

“Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. Namun, akan menghemat energi lain seperti listrik dan internet serta mengarah pada efisiensi anggaran,” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan WFH belum menyentuh akar persoalan utama terkait konsumsi BBM. Andhyka menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembatasan penggunaan BBM melalui sistem kuota, serta memperbaiki layanan transportasi umum agar masyarakat tidak bergantung pada kendaraan pribadi.

“Kalau cadangan BBM menipis, seharusnya yang dibatasi penggunaannya. Selain itu, transportasi umum juga harus diperbaiki supaya masyarakat mau beralih,” katanya.

Andhyka juga menyoroti potensi penyalahgunaan kebijakan WFH. Ia mengingatkan, tanpa pengawasan ketat, kebijakan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai celah untuk memperpanjang waktu libur.

“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend. Bahkan kalau diterapkan di hari Rabu seperti di Jawa Timur, itu juga nanggung karena justru di tengah pekan pelayanan publik sedang tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang jelas jika kebijakan WFH tetap dijalankan. Salah satu yang bisa diterapkan adalah pengawasan berbasis lokasi, termasuk memastikan kehadiran pegawai benar-benar dari rumah.

Selain itu, ia juga menilai perlu ada skema kompensasi bagi ASN yang tetap bekerja di kantor agar tidak menimbulkan ketimpangan semangat kerja.

“Sistem yang baik perlu dibangun. Ini bukan kebijakan jangka pendek, pasti akan ada culture shock, termasuk kebingungan pimpinan dalam mengontrol pegawai. Jadi harus dilihat secara sistemik,” katanya.

Lebih jauh, Andhyka menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di semua sektor. Ia menyebut sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik langsung tetap harus berjalan secara tatap muka.

“Tidak semua sektor bisa WFH, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Adi Permana