Wamenko Pangan: Integrasi Sawit-Sapi Berpotensi Tambah 1,3 Juta Ekor Ternak

Pers Pangannews

2 jam yang lalu

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq. (Foto: Istimewa)

Pangannews.id - Ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi dinilai masih sulit ditekan jika peningkatan populasi ternak hanya mengandalkan pola peternakan konvensional. Pemerintah kini melirik integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi sebagai salah satu strategi untuk menambah pasokan daging nasional sekaligus mempercepat pengembangbiakan ternak.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan model integrasi sawit dan sapi atau Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) memiliki potensi besar untuk dikembangkan di berbagai daerah sentra perkebunan. Menurutnya, karakteristik lahan sawit memungkinkan sapi berkembang biak secara alami dengan biaya pemeliharaan yang relatif lebih rendah.

"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," kata Hanif, dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Dorongan pengembangan SISKA muncul di tengah masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi daging nasional. Saat ini kebutuhan daging sapi Indonesia mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun.

Namun produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar separuhnya atau sekitar 400 ribu ton. Kekurangan tersebut selama ini ditutup melalui impor sapi maupun daging.

Hanif menilai Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain, yakni hamparan perkebunan kelapa sawit yang luas. Dengan total areal sawit nasional lebih dari 17 juta hektare, lahan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangbiakan sapi tanpa harus membuka lahan baru.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, dengan kebutuhan sekitar 13 hingga 15 hektare untuk satu ekor sapi, perkebunan sawit nasional berpotensi menampung sekitar 1,3 juta ekor ternak.

"Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," ujarnya.

Potensi tersebut mulai terlihat di Kalimantan Selatan. Hanif mencontohkan keberhasilan integrasi sawit dan sapi yang dijalankan PT Buana Karya Bhakti. Di perusahaan itu, populasi sapi meningkat dari sekitar 300 ekor menjadi hampir 1.500 ekor dengan memanfaatkan area perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare.

Menurut Hanif, capaian tersebut menunjukkan bahwa kawasan perkebunan sawit dapat menjadi lokasi pengembangbiakan ternak yang efektif. Dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, peluang pengembangan program serupa di Kalimantan Selatan masih terbuka lebar.

Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak diintegrasikan dengan usaha peternakan.

"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan," katanya.

Saat ini kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 56 ribu hingga 57 ribu ekor per tahun. Sementara kemampuan produksi daerah itu baru sekitar 33 ribu ekor sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.

Selain berkontribusi pada peningkatan populasi ternak, integrasi sawit dan sapi juga dinilai memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan perkebunan. Keberadaan sapi dapat membantu mengendalikan gulma secara alami sehingga biaya pemeliharaan kebun berkurang hingga 50-70 persen. Di sisi lain, kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang membantu menjaga kesuburan tanah.

Untuk mencegah kerusakan lahan, sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir. Sapi hanya ditempatkan di satu titik selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lain sehingga kondisi tanah tetap terjaga.

Hanif menilai model tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Pemerintah akan membahas pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, guna menyiapkan regulasi dan menciptakan iklim usaha yang mendukung.

"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," pungkas Hanif.

Editor : Adi Permana