Dorong Ekonomi Rakyat, Mentan Amran Beberkan Skema Pembiayaan Pengembangan Bioetanol

Pers Pangannews

10 jam yang lalu

Menteri Pertanian Andi Amran. (Foto: Kementan)

Pangannews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan skema pembiayaan pengembangan industri bioetanol nasional yang akan melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat.

Pemerintah menyiapkan kepastian lahan dan legalitas kawasan, sementara rakyat didorong menjadi bagian dari ekosistem usaha agar manfaat ekonomi pengembangan bioetanol dapat dirasakan secara luas.

Hal tersebut disampaikan Mentan Amran usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Indonesia di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.

“Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Mentan Amran.

Menurutnya, pengembangan bioetanol akan bertumpu pada tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu, dan jagung.

Pemerintah mendorong pembangunan kawasan bahan baku sekaligus industri pengolahan agar komoditas pertanian memiliki nilai tambah dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Dari sisi pembiayaan, Mentan Amran menjelaskan investasi akan mengandalkan sinergi BUMN dan swasta.

Pemerintah berperan memastikan ketersediaan serta kepastian lahan sehingga investor memiliki dasar yang jelas untuk membangun industri.

“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara. Lahannya dikawal oleh negara,” terangnya.

Mentan Amran mengatakan BUMN akan diprioritaskan untuk masuk pada tahap awal sesuai kapasitas pembiayaannya.

Setelah kemampuan BUMN dimaksimalkan, kebutuhan investasi selanjutnya akan dibuka bagi sektor swasta.

“Kita upayakan, kita prioritaskan BUMN dulu. Kalau BUMN oke, sudah maksimal, bisa 30 persen, bisa 40 persen, bisa 50 persen. Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta. Dan swasta pasti antri. Pengalaman kami antri. Yang penting kepastian lahan. Makanya ini lahan kita menjadi prioritas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kepastian lahan menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat investasi. Karena itu, pemerintah akan mengawal proses penentuan lokasi hingga legalitas lahan agar pengembangan kawasan bioetanol dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

“Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah,” tegasnya.

Di sisi lain, Mentan Amran memastikan pengembangan bioetanol tidak boleh hanya memberikan ruang bagi korporasi.

Masyarakat harus menjadi bagian dari pertumbuhan industri, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pengembangan usaha di kawasan produksi.

“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Ini dia tumbuh bersama perusahaan. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat. Ini yang kita dorong ekonomi rakyat,” jelas Mentan Amran.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, tetapi turut menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten dan provinsi.

“Kalau bisa ada pengusaha daerah, usulkan. Ini untuk pemerataan pembangunan. Kalau tidak ada, kabupaten ke provinsi baru nasional,” ujarnya.

Mentan Amran menilai pengembangan bioetanol memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari meningkatnya permintaan terhadap komoditas pertanian, tumbuhnya industri pengolahan, hingga terbukanya lapangan kerja baru.

“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” katanya.

Selain mendorong ekonomi rakyat, pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Peningkatan produksi biofuel di dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis impor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pemerintah menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara bertahap menuju implementasi E20 pada 2029 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kedaulatan energi sekaligus memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.

“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkasnya.(*/ADV)