Langsung ke konten
PANGANNEWS.ID

Jepang Bahas Pemangkasan Pajak Konsumsi Makanan Jadi 1 Persen

Bagikan
Majelis Tinggi Jepang mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) pemangkasan pajak konsumsi makanan dari 8 persen menjadi 1 persen. (Foto: iStock)
Majelis Tinggi Jepang mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) pemangkasan pajak konsumsi makanan dari 8 persen menjadi 1 persen. (Foto: iStock)

Pangannews.id - Majelis Tinggi Jepang mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) pemangkasan pajak konsumsi makanan dari 8 persen menjadi 1 persen. Kebijakan tersebut direncanakan berlaku selama dua tahun mulai April 2027.

RUU ini menjadi salah satu agenda utama sidang Parlemen Jepang. Selain menurunkan pajak konsumsi makanan, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi pekerja berpenghasilan rendah untuk meringankan beban keuangan mereka.

Namun, kriteria penerima bantuan menjadi salah satu hal yang dipertanyakan pihak oposisi. Shiba Shinichi dari Partai Demokratik Konstitusional Jepang menyoroti batas pendapatan tahunan sebesar 3,5 juta yen yang dijadikan acuan penerima bantuan.

Menurut Shiba, ketentuan tersebut berpotensi mengecualikan pekerja berpenghasilan menengah sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari program bantuan.

"Batas atas pendapatan tahunan sebesar 3,5 juta yen ditetapkan sebagai acuan. Ini berarti para pekerja berpendapatan menengah tidak akan mendapat bantuan itu dan akan menjadi pukulan besar bagi mereka," kata Shiba, dikutip dari NHK World Japan.

Menanggapi kritik tersebut, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan perluasan kriteria penerima bantuan berbasis pendapatan.

Takaichi menyebut pemerintah mempertimbangkan penetapan kriteria kelayakan yang mencakup setidaknya 30 persen dari jumlah pekerja, mengikuti standar yang diterapkan sejumlah negara lain.

"Pemerintah yakin hal ini akan memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan manfaat dari pembayaran bantuan," ujarnya.

Pembahasan RUU tersebut masih menghadapi tantangan politik. Koalisi pemerintahan tidak menguasai mayoritas kursi di Majelis Tinggi sehingga perlu mempertimbangkan berbagai usulan dari partai oposisi untuk memastikan rancangan aturan tersebut dapat disahkan.

Editor : Adi Permana

Ditulis olehPers Pangannews
Lihat Semua

Komentar Pembaca

Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

PANGANNEWS.ID

Jelajahi kanal