BRIN Dukung Kebijakan Larangan Impor, Fokus pada Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani

Pangannews.id - Peneliti Ahli Madya sekaligus Ketua Kelompok Riset Ekonomi dan Keuangan Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ragimun, mendukung penuh kebijakan pemerintah yang melarang impor empat komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula, dan garam. Menurutnya, larangan impor tersebut sudah tepat, mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

"Larangan impor ini sudah sewajarnya dilakukan karena keempat komoditas tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi di Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kita seharusnya bisa mengoptimalkan potensi ini untuk mencapainya," ujar Ragimun, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).

Ragimun menjelaskan, untuk komoditas beras dan jagung, Indonesia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik dalam masa panen mendatang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 10,05 juta hektare, dengan produksi beras yang diperkirakan mencapai 30,34 juta ton.

Sementara itu, luas panen jagung diperkirakan mencapai 2,58 juta hektare, mengalami peningkatan 4,34 persen dibandingkan tahun 2023. Dengan produksi jagung yang diperkirakan mencapai 15,21 juta ton, kebutuhan domestik diperkirakan dapat tercukupi.

Namun, Ragimun menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan gula dan garam untuk industri. Menurutnya, kebutuhan gula dan garam untuk sektor industri berbeda dengan konsumsi rumah tangga.

Oleh karena itu, meski Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah perlu memastikan pemenuhan kebutuhan industri secara bertahap.

"Strateginya tentu bertahap, terutama untuk garam industri yang harus dipenuhi, demikian juga untuk gula. Industri memerlukan pasokan yang stabil, berbeda dengan kebutuhan rumah tangga," kata Ragimun.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya regulasi yang ketat untuk memantau distribusi keempat komoditas tersebut guna mendukung swasembada pangan. Hal ini diperlukan agar proses distribusi berjalan lancar, dan kebutuhan pangan dapat terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan bahwa pemerintah telah memberlakukan larangan impor untuk empat komoditas pangan tersebut mulai tahun 2025. Zulhas berharap kebijakan ini akan mempercepat tercapainya swasembada pangan di Indonesia, mengingat potensi besar yang dimiliki negeri ini.

Sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian dengan memberikan penyuluhan, dukungan finansial, revisi regulasi, penyediaan bibit unggul, hingga penguatan rantai pasok yang lebih efisien.

"Indonesia sangat potensial untuk mencapai swasembada pangan, dan ini adalah langkah yang perlu kita ambil dengan memperkuat petani serta memastikan distribusi yang efektif," ujar Zulhas.

Editor: Adi Permana