Pangannews.id - Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara peserta perundingan Perjanjian Plastik Global untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi krisis polusi plastik.
Desakan ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam pertemuan tingkat tinggi Komite Perundingan Antarpemerintah (INC-5) yang digelar di Jenewa, Swiss, pekan lalu.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyuarakan kekhawatiran atas lambannya proses negosiasi yang dinilai tidak sebanding dengan urgensi masalah yang dihadapi dunia.
“Momentum tidak boleh hilang. Perjanjian harus ambisius dan praktis. Polusi plastik harus diakhiri sekarang, bukan nanti,” kata Hanif.
Indonesia menekankan perlunya pendekatan negosiasi yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan keterbatasan negara berkembang dalam hal teknologi, pendanaan, dan infrastruktur.
Menurut Hanif, tanpa dukungan dari negara maju, target pengurangan polusi plastik akan sulit dicapai secara global.
Hanif juga menyinggung target nasional Indonesia untuk mengelola seluruh sampah, termasuk plastic, secara menyeluruh pada tahun 2029. Ia menyebut kebijakan ini mencakup penghapusan plastik bermasalah, pengurangan bahan kimia berbahaya, serta pencegahan kebocoran limbah plastik ke laut dan lingkungan.
Dalam sesi dialog dengan Koalisi Bisnis untuk Perjanjian Plastik Global, yang mewakili lebih dari 300 perusahaan di rantai pasok plastic, Indonesia mendukung penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), yakni kebijakan yang menempatkan tanggung jawab pengelolaan limbah di tangan produsen.
Konsep ini dinilai sejalan dengan upaya Indonesia mengembangkan ekonomi sirkular dan mendorong investasi infrastruktur pengelolaan sampah di lebih dari 500 kabupaten/kota.
Di sela forum, Indonesia menjajaki kerja sama bilateral dengan beberapa negara. Dalam pertemuan dengan perwakilan Inggris, dibahas peluang kolaborasi dalam pengendalian banjir Sungai Ciliwung, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pendanaan untuk pencegahan kebocoran plastik ke laut.
Sementara itu, pembicaraan dengan Menteri Lingkungan Hidup Belanda, Christianne van der Wal-Zeggelink, menyoroti potensi pengembangan teknologi plastik ramah lingkungan dan konversi sampah menjadi energi.
Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di forum G20 dan UNEA, serta mempercepat proses penyusunan perjanjian plastik global.
Menutup rangkaian pertemuan, Hanif menegaskan bahwa keberhasilan perjanjian plastik global bergantung pada tercapainya konsensus internasional, bukan melalui voting atau dominasi negara tertentu.
“Perjanjian ini harus menjadi milik bersama. Jika tidak, implementasinya akan timpang,” ujarnya.
Editor : Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.