DPR Desak Penguatan Sistem Peringatan Dini Banjir Jelang Musim Ekstrem 2025

Pangannews.id - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik meminta pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat sistem peringatan dini banjir nasional dan membenahi tata kelola sampah yang dinilai turut memperparah dampak bencana, khususnya di daerah-daerah wisata seperti Bali.

Hal ini menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi musim hujan ekstrem pada 2025–2026 yang bisa berdampak luas jika tidak ditangani secara sistematis.

“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” ujar Jamaludin.

Politisi yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi ini menekankan bahwa kerugian akibat banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, termasuk pariwisata.

Menurut Jamaludin, akumulasi sampah di sungai dan pesisir Bali telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan berdampak langsung pada sektor pariwisata, bahkan memicu korban jiwa. Ia menyebut bahwa situasi ini tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan reaktif.

“Pemerintah harus mendorong integrasi data antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat sistem peringatan dini. Data harus jadi senjata, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

Sebagai contoh nyata solusi, Jamaludin menyoroti proyek pengelolaan sampah di Lapas Nusakambangan yang kini mencapai zero waste atau nol sampah berkat penggunaan insinerator ramah lingkungan.

“Pulau Nusakambangan yang dulu darurat sampah dengan 12 UPT kini berhasil mencapai nol sampah. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirimkan sampah ke Nusakambangan untuk dikelola,” ungkapnya.

Ia menyebut keberhasilan ini sebagai bukti bahwa teknologi dan tata kelola yang baik bisa diterapkan di wilayah lain, termasuk destinasi pariwisata.

Jamaludin juga mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan momen ini sebagai titik balik, dengan mempercepat investasi di sektor pengelolaan sampah, mulai dari pengembangan bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Menurutnya, keterlibatan BUMN dan swasta sangat penting untuk memastikan pembiayaan yang berkelanjutan dan dampak yang terukur bagi masyarakat.

“Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” tutupnya.

Editor : Adi Permana