BPOM Perkuat Intervensi Keamanan Pangan, Libatkan 100 Ribu Kader dan Penjamah Makanan

Pangannews.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memperkuat intervensi di bidang keamanan pangan. Melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan, BPOM telah melibatkan lebih dari 100 ribu orang dari berbagai latar belakang, mulai dari kader desa, petugas pasar, hingga penjamah makanan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, penguatan keamanan pangan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus menekan risiko penyakit akibat makanan tidak aman.

“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Sejak 2020 hingga 2024, kami telah melakukan pelatihan dan pendampingan di seluruh Indonesia untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas,” ujar Taruna.

Ia menjelaskan, intervensi dilakukan melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) yang telah menjangkau 1.106 desa dan kelurahan serta 453 pasar tradisional. Dalam program ini, BPOM melatih 2.759 petugas pasar, 17.221 kader keamanan pangan desa, serta 11.503 kader keamanan pangan di sekolah.

Selain itu, BPOM juga melatih 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan 42 ribu penjamah makanan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau digabungkan, jumlahnya lebih dari 100 ribu orang yang kini menjadi bagian dari jejaring keamanan pangan nasional,” jelas Taruna.

Menurut Taruna, keamanan pangan merupakan salah satu isu global yang disoroti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Data menunjukkan, satu dari sepuluh orang di dunia jatuh sakit akibat makanan terkontaminasi, dan sekitar 420 ribu orang meninggal setiap tahun karena penyakit bawaan pangan.

“Sekitar 40 persen kematian balita disebabkan oleh penyakit akibat pangan yang tidak aman. Jadi, intervensi keamanan pangan sangat penting, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak,” ujarnya.

Taruna menegaskan, keamanan pangan berbeda dengan ketahanan pangan. Keamanan pangan berfokus pada mutu dan keamanan konsumsi, sedangkan ketahanan pangan menyoroti ketersediaan bahan pangan.

“Keberhasilan kita bisa diukur dari menurunnya angka keracunan dan meningkatnya status gizi masyarakat,” ujarnya.

Selama 208 tahun berdiri, BPOM telah berevolusi menjadi lembaga yang tidak hanya mengawasi obat dan kesehatan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam sistem keamanan pangan nasional.

Transformasi itu, kata dia, terlihat dari semakin luasnya jangkauan program pembinaan keamanan pangan di tingkat akar rumput, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pangan di lingkungannya masing-masing.

“Semakin banyak masyarakat terlibat, semakin kuat sistem keamanan pangan kita. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan menjaga kepercayaan konsumen dalam dan luar negeri,” ujar Taruna.

Ia berharap, dengan sistem keamanan pangan yang kuat, target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.

Editor : Adi Permana