Jelang SPMB 2026, DPRD Kota Bekasi Minta Dashboard SPMB Segera Tayang

Pers Pangannews

Senin, 04 Mei 2026 18:25 WIB

DPRD Kota Bekasi minta dashboard SPMB segera tayang. (Foto: DPRD Kota Bekasi)

Pangannews.id - Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar rapat persiapan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tahun 2026, Senin (4/5/2026). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV, Wildan Faturahman, menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari penurunan jumlah lulusan SD, inovasi program SMP gratis rintisan, hingga kesiapan teknis dan sosialisasi yang dinilai belum optimal.

Wildan mengungkapkan, jumlah lulusan SD di Kota Bekasi mengalami penurunan sekitar 2.000 siswa dibandingkan tahun sebelumnya.

“Lulusan SD kita tahun lalu itu angka tahun 2025 dengan 2026 itu berkurang sekitar 2.000,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini dapat memberikan ruang relaksasi dalam penataan SPMB di tingkat SMP, terutama dalam pengaturan rombongan belajar agar lebih proporsional.

Dengan total sekitar 40.000 lulusan, SMP negeri di Kota Bekasi diperkirakan mampu menyerap sekitar 51 persen siswa. Sementara sisanya akan diarahkan ke sekolah swasta. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Bekasi menyiapkan inovasi berupa program “SMP gratis rintisan”.

Program ini dirancang untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa beban biaya.

“Kita per hari ini sudah akan melakukan MoU dengan 47 sekolah swasta se-Kota Bekasi,” kata Wildan.

Ia menjelaskan, setiap sekolah swasta rata-rata menyediakan kuota sekitar 70 siswa. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan mampu menampung hampir 3.000 siswa dengan dukungan anggaran sekitar Rp10 miliar pada tahun ini, atau sekitar Rp3 juta per siswa per tahun.

Wildan menilai langkah tersebut sebagai upaya awal yang positif untuk mengurangi kekhawatiran orang tua terkait biaya pendidikan.

Terkait jalur prestasi, Wildan menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dibandingkan tahun sebelumnya. Jalur ini tetap mencakup prestasi akademik dan non-akademik, dan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum memilih jalur zonasi.

Meski demikian, ia mengkritik kesiapan teknis pelaksanaan SPMB 2026 yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat masih minim, padahal pendaftaran dijadwalkan dimulai pada pertengahan bulan ini. “Website belum siap,” tegasnya.

Wildan bahkan membandingkan kesiapan Kota Bekasi dengan daerah lain yang dinilai lebih siap secara digital. Ia meminta agar dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, dashboard SPMB terbaru sudah dapat diakses publik melalui website resmi, guna memastikan transparansi dan kelancaran proses penerimaan siswa baru. (Adv/*)