Anggaran Sudah Tersedia, Komisi II Desak Pemkot Bekasi Percepat Pembebasan Lahan Pembangunan Flyover

Pangannews.id

Selasa, 05 Mei 2026 12:00 WIB

Foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary. (IG/@latu_har_hary)

PanganNews.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan flyover dan pemasangan palang pintu otomatis di beberapa titik perlintasan sebidang pasca tabrakan kereta api.

Hal ini dikatakan Latu usai pihaknya Komisi II memanggil Dishub, Dinas Perkimtan, serta Dinas BMSDA Kota Bekasi pasca insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

"Kami mendorong dan mendesak dinas terkait, terutama Perkimtan, untuk mempercepat pembebasan lahan terkait pembangunan flyover," kata Latu Har Hary, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pembebasan lahan flyover telah tersedia, dengan Rp 50 miliar di tahun 2025 dan Rp 68 miliar di tahun 2026, sehingga total menjadi Rp 118 miliar. Proses pembebasan lahan ini mencakup sekitar 90 bidang tanah dengan panjang 800 meter untuk flyover.

Latu Har Hary juga menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi dana sebesar Rp 200 miliar dari Bantuan Presiden (Bantres) untuk penyelesaian flyover Bulakapal.

"Kami masih berupaya agar dana ini bisa cair, karena kementerian terkait masih bingung menentukan leading sector-nya, apakah Kementerian Perhubungan atau PUPR," jelasnya.

Palang Pintu Otomatis

Selain flyover, rapat juga membahas pembangunan palang pintu otomatis. Latu Har Hary menyampaikan kabar baik bahwa dalam tiga minggu ke depan, akan dibangun palang pintu otomatis di dua lokasi, yaitu Ampera dan Bulakapal.

Palang pintu di Ampera merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan, sementara di Bulakapal didanai oleh Provinsi Jawa Barat.

"Dua PR inilah yang memang titik perlintasan sebidang yang belum memiliki palang pintu, dan sekarang dibangunnya yang sementara ini karena efek dari musibah kemarin," kata Latu Har Hary.

Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan kebutuhan riil dan mendasar untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan kereta api yang melintasi Kota Bekasi.

Menanggapi pertanyaan mengenai perlintasan sebidang lain di Kota Bekasi, Latu Har Hary mengungkapkan bahwa pihaknya juga mendorong pemerintah provinsi untuk berpartisipasi. Ia mengingatkan janji Presiden Prabowo yang mengalokasikan dana Rp 4 triliun untuk menyelesaikan lebih dari 1.800 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

"Kami meminta agar data dan proposal dari Kota Bekasi, yang memiliki 10 perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu, segera disampaikan kepada pemerintah pusat agar bisa menjadi bagian dari solusi nasional," pungkasnya. (*/Adv)