Serbuan Telur Murah dari Surabaya dan Makassar Tekan Peternak Nabire

Pers Pangannews

7 jam yang lalu

Papua Tengah membatasi masuknya telur ayam dari luar daerah untuk melindungi peternak lokal. (Foto : Ilustrasi/Pixabay)

Pangannews.id - Pemerintah Provinsi Papua Tengah membatasi masuknya telur ayam dari luar daerah untuk melindungi peternak lokal yang menghadapi tekanan dari membanjirnya pasokan telur berharga lebih murah dari Surabaya dan Makassar.

Kebijakan tersebut tengah dikaji melalui evaluasi kebutuhan dan ketersediaan stok telur di Papua Tengah sebelum diterbitkannya surat edaran gubernur. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya produksi telur lokal yang belum sepenuhnya mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) Papua Tengah Brian Sendoh mengatakan banyaknya telur yang masuk dari luar wilayah berpotensi mengancam keberlangsungan usaha peternak ayam petelur di Nabire.

“Pemprov melakukan kajian dan evaluasi terkait ketersediaan stok dan kebutuhan telur masyarakat untuk diterbitkan surat edaran gubernur terkait pembatasan masuknya telur dari luar daerah,” kata Brian.

Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi peternak lokal untuk berkembang.

Pemprov Papua Tengah juga berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah serta pemerintah kabupaten, terutama daerah yang menjadi sentra produksi telur seperti Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.

Langkah perlindungan terhadap peternak lokal muncul di tengah paradoks yang terjadi di Nabire. Produksi telur lokal terus meningkat, namun peternak masih kesulitan memperluas pasar karena produk dari luar daerah tetap masuk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih rendah.

Brian menilai kondisi tersebut membuat daya saing peternak lokal semakin tertekan. Di saat yang sama, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan ternak.

"Kebijakan pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada pemberdayaan pengusaha telur lokal di Papua Tengah agar usaha mereka bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Ia menambahkan, harga pakan yang terus naik membuat biaya produksi peternak lokal membengkak. Sementara itu, telur dari Surabaya dan Makassar tersedia dalam jumlah melimpah dengan harga yang lebih kompetitif sehingga menyulitkan peternak daerah dalam memasarkan hasil produksinya.

Data Pemerintah Kabupaten Nabire menunjukkan arus masuk telur dari luar daerah masih cukup besar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Yasor Victor Sawo mengatakan sepanjang Mei 2026 sebanyak 30,9 ton telur didatangkan dari Surabaya dan Makassar.

Sementara hingga pertengahan Juni 2026, pasokan yang masuk telah mencapai 14,2 ton. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi telur rumah tangga di Nabire berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai sekitar 1.062.000 butir atau setara 60 ton per bulan.

Produksi lokal sendiri menunjukkan tren peningkatan seiring bertambahnya jumlah peternak ayam petelur di daerah tersebut. Salah satu peternak skala besar di Nabire bahkan mampu menghasilkan sekitar 12.600 butir telur per hari atau setara 378.000 butir per bulan. Jumlah itu setara sekitar 22 ton telur setiap bulan.

Meski ketersediaan telur di Nabire relatif aman, harga di tingkat pedagang justru mengalami kenaikan. Saat ini harga telur berkisar antara Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per rak berisi 30 butir. Sebelumnya, harga berada pada kisaran Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per rak.

Menurut Yasor, kenaikan harga tersebut dipicu oleh meningkatnya biaya produksi, terutama akibat mahalnya pakan ternak.

Karena itu, peternak lokal dinilai membutuhkan dukungan kebijakan agar hasil produksinya terserap pasar secara optimal dan usaha yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dapat terus bertahan.

"Pihaknya berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah terkait langkah pengendalian pasokan telur dari luar daerah karena izin untuk memasukkan telur dari luar daerah merupakan kewenangan pemerintah provinsi," kata Yasor.

Editor : Adi Permana