2 jam yang lalu
Pangannews.id - Pertamina Patra Niaga menggandeng pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga legislatif untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga agar energi bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.
“Pertamina terus mendorong pendistribusian energi bersubsidi yang tepat sasaran di masyarakat, baik melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, penegak hukum seperti kepolisian, TNI, legislatif dan pemerintah di daerah dalam menjaga dan memastikan pendistribusian tepat sasaran,” ujar Roberth, dikutip dari Antara.
Menurut dia, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk menindak pihak yang melakukan penyelewengan terhadap energi bersubsidi.
Praktik semacam itu, kata Roberth, perlu ditindak tegas agar ketersediaan energi subsidi tetap terjaga bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.
Dari sisi pasokan dan penyaluran, Pertamina juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan, termasuk DPR RI.
Roberth menyinggung rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum bagi Pertamina untuk melaporkan kondisi penyaluran sekaligus menerima arahan maupun masukan terkait kebijakan subsidi.
“RDP DPR RI kemarin guna melaporkan, dan apabila terdapat arahan, usulan dan masukan terkait kebijakan subsidi agar tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga menjalankan penyaluran energi bersubsidi sesuai penugasan pemerintah. Besaran kuota subsidi juga mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kuota komoditas subsidi ini diatur dan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah, di mana Pertamina akan mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan penugasan sesuai diamanatkan dalam UU,” ujar Roberth.
Pernyataan itu disampaikan menyusul prognosa PT Pertamina (Persero) mengenai potensi penyaluran BBM bersubsidi yang melampaui kuota pada 2026.
Dalam RDP Komisi XII DPR pada Rabu (26/8), Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut prognosa realisasi penyaluran biosolar berada di atas 9,4 persen dari kuota. Sementara realisasi penyaluran Pertalite diproyeksikan melampaui kuota sebesar 1,7 persen.
Prognosa tersebut disusun berdasarkan tren konsumsi Pertalite dan biosolar hingga 31 Juli 2026. Hingga periode tersebut, realisasi distribusi solar tercatat 11,18 juta kiloliter dari kuota 18,36 juta kiloliter.
Adapun Pertalite telah tersalurkan sebanyak 16,54 juta kiloliter dari kuota 28,69 juta kiloliter. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 5,05 juta metrik ton dari total kuota 8 juta metrik ton.
Editor : Adi Permana
3 jam yang lalu
Senin, 24 Agustus 2026 18:21 WIB
Senin, 24 Agustus 2026 18:03 WIB
You must login to comment...
Be the first comment...