Cegah Penyakit Hewan, Pengiriman Sapi di Probolinggo Wajib Dilengkapi SKKH

Pangannews.id - Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo bersama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap sejumlah unit usaha peternakan di wilayah Probolinggo, Kamis (12/11/2026).

Pengawasan tersebut menyasar tempat penampungan sapi di Kecamatan Wonomerto dan tempat pemotongan hewan ruminansia di Desa Condong, Kecamatan Gading. Kegiatan meliputi pendataan, pengawasan, serta pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Diperta Kabupaten Probolinggo, drh. Nikolas Nuryulianto, mengatakan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lalu lintas ternak sekaligus memastikan kondisi kesehatan hewan.

Salah satu hal yang ditekankan adalah kewajiban melengkapi dokumen kesehatan dan perizinan setiap kali mendatangkan atau mengirim ternak ke luar daerah.

Menurut Niko, pengiriman sapi dari Kabupaten Probolinggo ke kabupaten/kota lain di Jawa Timur, luar provinsi, maupun antar pulau harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi pelaku usaha yang mendatangkan sapi dari luar daerah, termasuk dari Provinsi Lampung. Mereka wajib memenuhi persyaratan perizinan pemasukan dan dokumen kesehatan hewan.

“Surat Keterangan Kesehatan Hewan sangat penting untuk menunjukkan bahwa sapi yang datang maupun yang keluar berada dalam kondisi sehat. Dengan begitu, kita bisa mencegah ternak yang berpotensi membawa penyakit dan menularkannya kepada hewan ternak lainnya,” kata Niko.

Selain memeriksa lalu lintas ternak, petugas juga memberikan arahan kepada pemilik tempat pemotongan hewan ruminansia di Desa Condong agar segera melengkapi persyaratan administrasi yang masih belum terpenuhi.

Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung rencana pengembangan rumah potong hewan (RPH) swasta milik pelaku usaha agar dapat berjalan sesuai ketentuan.

Niko berharap pengawasan dan edukasi tersebut mendorong pelaku usaha peternakan lebih aktif berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama dalam kegiatan pemasukan dan pengeluaran ternak.

Editor : Adi Permana