Langsung ke konten
PANGANNEWS.ID

BGN Perketat Sertifikasi Dapur MBG, Dinkes Diminta Tidak Asal Terbitkan SLHS

Bagikan
BGN perketat sertifikasi dapur MBG, Dinkes diminta tidak asal terbitkan SLHS.
BGN perketat sertifikasi dapur MBG, Dinkes diminta tidak asal terbitkan SLHS.

Pangannews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya penerapan standar kebersihan yang ketat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dinas Kesehatan di daerah diingatkan untuk tidak gegabah menerbitkan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penunjang program tersebut, karena menyangkut keamanan pangan bagi ratusan ribu penerima manfaat.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menyebut bahwa setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus melalui proses pemeriksaan menyeluruh sebelum dinyatakan layak beroperasi. Ia menegaskan, SLHS bukan sekadar formalitas administratif.

“Dapurnya harus memenuhi standar, termasuk pemasangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pelatihan penjamah makanan. Jangan sampai SLHS dikeluarkan hanya supaya dapur cepat jalan,” ujar Dadang usai rapat koordinasi evaluasi MBG di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurut dia, BGN bergerak cepat setiap kali muncul laporan insiden keracunan. Dapur terkait langsung dihentikan operasionalnya, kemudian dilakukan audit tata kelola, mulai dari kualitas bahan baku hingga rantai distribusi.

“Tujuan utama program ini adalah memberikan makanan bergizi dengan kualitas yang terjamin. Karena anggarannya memadai, mutu tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.

Di Yogyakarta sendiri, pemerintah menargetkan pembangunan 42 dapur SPPG. Dari jumlah tersebut, 18 unit telah berjalan, sementara 24 lainnya masih dalam tahap konstruksi dan persiapan. Program MBG di kota ini menjangkau 124.003 penerima manfaat.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyambut langkah BGN memperketat pengawasan. Ia menyoroti persoalan kualitas air sebagai aspek krusial dalam pencegahan kontaminasi makanan.

“Kalau ditemukan E-coli pada sayuran atau buah, itu biasanya berasal dari air pencucian. Maka sebelum dapur kembali beroperasi, air harus dicek dulu oleh Dinas Kesehatan,” ujar Hasto.

Ia menganjurkan penggunaan air PDAM atau air keran yang telah difilter, terutama bagi dapur yang selama ini menggunakan air sumur.

“Air yang masuk dapur harus benar-benar aman. Kalau sumbernya tidak pasti, risiko kontaminasi tinggi,” katanya.

Editor : Adi Permana

Ditulis olehPers Pangannews
Lihat Semua

Komentar Pembaca

Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

PANGANNEWS.ID

Jelajahi kanal