PanganNews.id, Banyuwangi - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong istri nelayan untuk cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
"Pengarusutamaan gender ini sangat penting, terutama jika istri atau keluarga nelayan mengolah ikan, mereka jadi bisa memiliki tambahan sumber ekonomi keluarga," jelas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo.
Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur pada 30 Juli 2023.
Dalam kegiatan tersebut, Budi menjabarkan bahwa ikan sebagai bahan pangan bisa memiliki nilai tambah lebih jika dijual dalam bentuk kreasi olahan. Mengolah ikan juga memungkinkan pelaku usaha untuk berinovasi menciptakan ragam produk olahan dari ikan yang digemari oleh masyarakat khususnya kaum milenial.
"Jadi misalnya suami yang nelayan, istrinya jago ngolah ikan, pendapatannya menjadi dobel. Apalagi ikan termasuk pangan yang mudah diolah," tuturnya.
Budi memastikan, KKP terus mendorong kemudahan berusaha bagi masyarakat nelayan dan keluarganya. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya gerai pelayanan perizinan terpadu lingkup Ditjen PDSPKP bersamaan dengan kegiatan workshop tersebut, seperti pengurusan sertifikat kelayakan pengolahan, perizinan usaha jasa pasca panen, perizinan usaha pengolahan, dan perizinan usaha pemasaran, serta membuka pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
"Kami akan selalu support para pelaku usaha, terutama UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Budi juga menyerahkan 10 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan dua paket peralatan pengolahan kepada UMKM Perikanan di Banyuwangi.
Sementara Ketua Umum GISLI, Irjen Pol (Purn) Mudji Waluyo menyebut kolaborasi kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa GISLI tidak hanya fokus terhadap keselamatan nelayan, tetapi juga peduli terhadap ekonomi keluarga nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.
"Kita sudah MoU dengan Ditjen PDSPKP pada 6 Juli 2023, jadi bicara keselamatan melaut itu dimulai dari peran istri dalam menyiapkan saat (suami) akan berangkat melaut hingga mendukung meningkatkan nilai tambah ikan dari hasil tangkapannya," jelas Mudji.
Penulis : Egi Abdul Mugni
Editor : Ryan Muttaqien
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.