Harga Solar Industri Melonjak, Aktivitas Perikanan Tangkap di Jateng Terancam Lumpuh

Pers Pangannews

9 jam yang lalu

Audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan, di Semarang, Jumat (8/5/2026).(Foto : Pemprov Jateng)

Pangannews.id - Kenaikan harga solar nonsubsidi untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton (GT) mulai menekan aktivitas nelayan di Jawa Tengah (Jateng). Di sejumlah pelabuhan, kapal-kapal nelayan kini lebih banyak bersandar karena biaya operasional melaut dinilai tak lagi sebanding dengan hasil tangkapan.

Persoalan itu mengemuka saat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang, Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, nelayan mengeluhkan lonjakan harga solar industri yang kini mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per liter. Padahal sebelumnya harga bahan bakar untuk kapal besar itu masih berada di kisaran Rp13 ribu sampai Rp15 ribu per liter.

“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” kata Ahmad Luthfi usai audiensi.

Menurut dia, kapal nelayan berukuran di atas 30 GT memang tidak lagi memperoleh solar bersubsidi sehingga harus membeli BBM industri dengan harga keekonomian. Kondisi itu dinilai memukul nelayan, terutama di sentra perikanan tangkap seperti Juwana, Kabupaten Pati.

Luthfi mengatakan pemerintah provinsi akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Seluruh aspirasi nelayan, kata dia, akan diteruskan ke kementerian terkait untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan relaksasi harga BBM nonsubsidi bagi kapal nelayan.

“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan, agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” ujarnya.

Ia menilai persoalan harga BBM tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga dapat memengaruhi rantai ekonomi di wilayah pesisir. Jika kapal berhenti beroperasi, produksi ikan akan menurun dan berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” katanya.

Dalam waktu dekat, Ahmad Luthfi berencana menemui pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana untuk membahas langsung persoalan sektor perikanan tangkap yang kini dihadapi masyarakat pesisir.

Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan lonjakan harga solar industri membuat banyak kapal nelayan di Juwana berhenti beroperasi. Dari sekitar 1.600 kapal berukuran di atas 30 GT yang ada di kawasan tersebut, sebagian kini memilih tidak melaut karena biaya BBM terlalu tinggi.

“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat, karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” ujarnya.

Menurut Riswanto, nelayan berharap pemerintah dapat memberikan harga khusus atau relaksasi bagi kapal di atas 30 GT agar aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan. Sebab, sektor perikanan tangkap menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan warga di kawasan pesisir utara Jawa Tengah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Sesuai aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas ukuran tersebut wajib menggunakan solar industri.

Editor : Adi Permana