Efisiensi APBN, Anggaran MBG 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun

Pers Pangannews

Rabu, 20 Mei 2026 11:07 WIB

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pangannews.id - Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemotongan itu dilakukan di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto membenahi tata kelola program unggulan tersebut agar dinilai lebih efisien.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengurangan pagu anggaran itu merupakan arahan langsung Presiden. Pemerintah ingin memastikan dana yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) dapat digunakan lebih tepat sasaran tanpa mengurangi efektivitas program pemberian makan bagi siswa sekolah.

“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun. Dana itu telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Meski belum menjelaskan rincian penghematan lanjutan, Purbaya memberi sinyal evaluasi terhadap belanja program masih akan terus dilakukan. Pemerintah, kata dia, sedang menghitung skema penghematan yang tidak mengganggu tujuan utama program.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” ujarnya.

Di tengah penyesuaian anggaran MBG, belanja negara justru tercatat melonjak pada awal tahun. Hingga akhir April 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka itu tumbuh 34,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat menjadi komponen dengan kenaikan tertinggi, yakni 51,1 persen menjadi Rp826 triliun. Pemerintah menyebut lonjakan itu merupakan bagian dari strategi meratakan penyaluran belanja sepanjang tahun agar aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen. Sementara belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp425,5 triliun.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara tercatat Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Namun, tingginya belanja membuat APBN hingga akhir April mengalami defisit Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Editor : Adi Permana