Cegah Keracunan Terulang, Pemkab Batang Perketat Pengawasan Menu MBG untuk Siswa SD

Pers Pangannews

Kamis, 17 April 2025 16:49 WIB

Pemkab Batang perketat pengawasan Menu MBG untuk Siswa SD. (Foto : Antara)

Pangannews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, meningkatkan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar (SD), menyusul insiden dugaan keracunan makanan yang terjadi.

Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan konsumsi para siswa dan mencegah kejadian serupa terulang.

Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah mewajibkan guru mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo.

“Ini kejadian pertama, dan tentu jadi peringatan. Kami sekarang mewajibkan guru mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum siswa menerima,” ujarnya, Kamis (17/4/2025).

Bambang juga menegaskan bahwa para vendor atau penyedia makanan harus meningkatkan standar kebersihan dan mutu. Menurutnya, selain bergizi, makanan juga harus aman dikonsumsi dan sesuai dengan selera anak-anak.

“Anak-anak itu sensitif. Kami minta vendor lebih hati-hati dan memperhatikan betul kebersihan serta bahan baku yang digunakan,” kata Bambang.

Insiden yang terjadi awal pekan itu menyebabkan puluhan siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan nyeri perut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menyatakan bahwa pihaknya segera melakukan investigasi setelah menerima laporan.

“Kami langsung turun dan melakukan penyelidikan. Sampel makanan sudah dikirim ke laboratorium BP Labkesmas di Semarang,” ujarnya.

Didiet menambahkan bahwa per 16 April 2025, sebanyak 60 siswa dilaporkan menunjukkan gejala keracunan. Meski begitu, kondisi para siswa sudah kembali stabil dan mereka telah kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.

Meski terjadi insiden, program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan mencegah stunting tetap akan berjalan. Pemerintah daerah memastikan bahwa protokol ketat kini diterapkan, mulai dari proses memasak, pengepakan, hingga distribusi makanan.

“Program ini baik, tapi harus dijalankan dengan standar tinggi. Kami tidak ingin makanan yang seharusnya menyehatkan malah menjadi pemicu masalah,” tegas Bambang.

Editor : Adi Permana