Satgas PRR Percepat Revitalisasi Tambak Pascabencana di Tiga Provinsi

Pers Pangannews

2 jam yang lalu

Satgas PRR percepat revitalisasi tambak pascabencana di tiga provinsi. (Foto : Kemendagri)

Pangannews.id - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sektor perikanan budidaya di wilayah terdampak bencana. Langkah ini difokuskan pada rehabilitasi tambak dan keramba di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan luas tambak yang terdampak mencapai 31.248,94 hektare. Kerusakan paling besar terjadi di Aceh dengan total 30.417,17 hektare. Sementara itu, Sumatera Utara mencatat 575,27 hektare dan Sumatera Barat 255,90 hektare.

Tidak hanya tambak, bencana juga merusak 2.053 unit keramba. Aceh kembali menjadi wilayah dengan jumlah terdampak terbesar sebanyak 1.953 unit. Adapun Sumatera Barat mencatat 60 unit dan Sumatera Utara 40 unit.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan revitalisasi tambak menjadi salah satu prioritas utama dalam pemulihan pascabencana. Menurutnya, kerusakan pada tambak udang dan bandeng di kawasan pesisir Aceh berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat.

Pendataan terhadap tambak yang terdampak masih terus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah periode Lebaran, pemerintah berencana melakukan peninjauan lapangan untuk mempercepat proses rehabilitasi.

“Pemulihan tidak hanya menyasar perbaikan lahan, tetapi juga memastikan kegiatan produksi kembali berjalan dan rantai ekonomi masyarakat dapat pulih,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyampaikan pemerintah telah mengidentifikasi tambak dan keramba yang rusak akibat bencana. Komoditas yang terdampak mencakup udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, hingga patin.

Revitalisasi dilakukan agar produksi perikanan budidaya dapat segera kembali normal dan pelaku usaha di daerah terdampak bisa melanjutkan kegiatan. Pemerintah juga mengandalkan pendataan berbasis by name by address dari pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

Sejumlah kabupaten dan kota telah menyerahkan data awal. Namun, masih ada daerah yang diminta mempercepat pelaporan agar proses rehabilitasi dapat segera direalisasikan.

Editor : Adi Permana